RAPAT KOORDINASI BERSAMA : 1. SATKER PIP KOTA TUAL 2. PPK KOTA TUAL 3. PJOK KECAMATAN SE KOTA TUAL 4. KOORDINATOR KOTA 5. ASKOT 6. SF MENGHASILKAN BEBERAPA RUMUSAN STRATEGI PROGRAM KEDEPAN : 1. Paradigma Bahwa PNPM hanya milik Konsultan di rubah dengan menganggap bahwa Program PNPM adalah milik semua pihak. 2. PJOK akan terlibat secara penuh dalam pelaksanaan program PNPM-MP dan tidak hanya terlibat di dalam pemenuhan administrasi 3. PJOK dana membantu melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Tupoksi PJOK. 4. Semua pihak akan membuka ruang komunikasi dengan baik sehingga dapat semakin mamantapkan pelaksanaan program kedepan. 5. Satker PIP Kota tual akan mengalokasi BOP PJOK sebesar 250rb/Bulan dan akan di usulkan untuk di tingkatkan pada periode anggaran berikutnya. 6. Rapat Evaluasi rutin akan dilaksankan setiap triwulan 7. PJOK wajib memberikan pelaporan bulanan kepada Satker PIP 8. Tim KOnsultan akan sepenuhnya membantu PJOK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 9. Kunjungan ke lapangan akan dilakukan secara berkala 10. Semua pihak akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar dan akan membantu demi teralokasinya APBD terhuntang kota tual. SATKER PIP KOTA TUAL

Rapat Koordinasi Perdana tahun 2012 Program PNPM-MP dihadiri Oleh Kepala Dinas PU Kota Tual, Tim Satker, PPK Kota Tual, Tim Korkot dan Tim Fasilitator. Menghasilkan beberapa kesepatan dalan rangke pembenahan program kedepan dan persiapan Audit Inspektorat daerah dan BPKP ta 2011. Rekomendasi Rapat Sebagai Berikut : 1. Memaksimalkan semua potensi di lapangan dalam rangka mengsukseskan pelaksanaan audit oleh Inspektorat Daerah dan BPKP. 2. Safety Tool akan di akomodir oleh Dinas PU pada anggaran perubahan dan di koordinasikan dengan walikota. 3. Permasalahan dengan pemerintahan desa akan di mediasi dan di fasilitasi oleh Pemerintah Kota. 4. Biaya Operasional Tim Faskel dan Biaya Uji petik akan di masukan pada RKA 2013. 5. Pengadaan Speed Boat di upayakan dalam anggaran 2013 untuk memperlancar Koordinasi Tim Pu dan PNPM-MP 6. Program kegiatan Masyarakat yang belum selesai karena keterbatasan dana dapat di masukan kepada dinas pu untuk di biayai. 7. Agenda Koordinasi dengan PJOK 4 Kecamatan dalam rangka membangun koordinasi lintas sektor akan dilakukan pekan depan.

SYUKURAN DAN DOA BERSAMA KELUARGA PNPM-MP KOTA TUAL

Suasana Acara Doa

Alhamdullilah telah selesai di laksankan syukuran dan doa bersama keluarga besar pnpm-mp yang dilaksanakan di KANTOR KORKOT TUAL PUKUL 17.00 Yang dihadiri oleh Seluruh Fasilitator, LKM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Semoga menjadi awal Start yang baik. Mari kita Rapatkan barisan, Pererat persaudaraan menyongsong tujuan yang mulia. Trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran acara.

Status Pemanfaatan Dana BLM 2012 Kota Tual Status 29 Mei 2012

Tual, 22 Mei 2012 Relawan Sejati dari Kelurahan Masrum Oleh: Ivana N. Rettob, ST. Faskel Teknik Tim X Kecamatan Tayando Tam Kota Tual OSP 9 Maluku PNPM Mandiri Perkotaan Penanggulangan kemiskinan seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara, individu, kelompok masyarakat, organisasi ataupun tokoh-tokoh tertentu. Jika disadari, masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab semua pihak. Kemiskinan akan terselesaikan secara perlahan jika setiap dari kita mempunyai kesadaran dan mau berubah menjadi lebih baik, dan kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Proses kesadaran ini rupanya dialami oleh sosok seorang relawan sejati di Kelurahan Masrum, Kota Tual, Djuma Kabalmay. Bapak Djuma, begitu panggilan akrab laki-laki yang lahir di Desa Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual pada 15 Juli 1956 ini.

Djuma Kabalmay bersama Keluarga. Dari diri sendiri kemudian memboyong keluarga menjadi relawan sejati Penulis (Ivana, Faskel Teknik) bersama Djuma Kabalmay dan keluarga Keterlibatan Bapak Djuma pada Program PNPM Mandiri Perkotaan berawal dari keikutsertaan beliau pada Sosialisasi Awal Program di Keluarahan Masrum, pada Juli 2009. Ketulusan yang lahir dari hatinya, sejak mengikuti tahap demi tahap sosialisasi, akhirnya melahirkan sikap peduli dan kritis bahwa pada dasarnya memerangi kemiskinan bukan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi, tapi akan dengan mudah jika dilakukan secara bersama-sama (partisipatif). Kesadaran dan kepedulian ini bukan hanya ada pada Bapak Djuma. Beliau juga melibatkan seluruh keluarganya—istri, anak dan menantu. Semuanya diboyong untuk ikut serta dan terlibat menjadi relawan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Masrum. Kesabaran dan ketulusan itu akhirnya perlahan melahirkan sebuah kepercayaan yang luar biasa dari warga sekitar terhadap bapak dari tiga anak ini. Sebagai tulang punggung keluarga, Bapak Djuma juga harus mencari nafkah untuk ketiga anaknya. Namun di tengah segala kesibukannya, beliau selalu berusaha sedapat mungkin hadir dalam pertemuan warga yang dilaksanakan di kelurahannya. Beranjak dari kesadaran memecahkan masalah kemiskinan di Kelurahan Masrum, tepatnya di RT 01/01, yang akrab di telinga masyarakat Kota Tual dengan sebutan “Lorong 25” ini, masyarakat mulai melihat dan menyadari bahwa mereka memiliki begitu banyak masalah kemiskinan, mulai dari masalah air bersih (belum adanya sumber air yang layak), jalan yang selalu longsor (kondisi tanah di Masrum berkarakteristik tanah lempung), sanitasi, perumahan tidak layak huni dan masih banyak lagi. Maka, mereka mulai bersama-sama bersepakat dan berusaha mencoba mencari jalan untuk menjawab kebutuhan mereka lewat pengusulan kegiatan-kegiatan kepada pihak LKM AIN Ni AIN (dalam Bahasa Kei/Maluku Tenggara berarti satu untuk semua) di Kelurahan Masrum, yang kemudian disetujui oleh LKM Ain Ni Ain. Kesadaran kritis itu lahir dari kerja sama yang baik antara fasilitator, LKM, masyarakat, pemerintah setempat, dan tentunya pula dari seorang relawan yang mau melangkah mulai dari dirinya sendiri, kemudian keluarganya, dan tempat dimana dia tinggal. Awal pemanfaatan BLM pada T.A. 2009 Bapak Djuma dipercayakan oleh masyarakat RT 01/01 untuk menjadi ketua KSM FATNIM (dalam Bahasa Kei/daerah Maluku Tenggara berarti bersama-sama), yang menangani pembangunan prasarana jalan rabat beton sepanjang 55 meter dan lebar 1,25 meter.

Pada Tahap II Bapak Djuma kembali dipercayakan menjadi ketua KSM Tu’a (Bahasa Kei/daerah Maluku Tenggara yang artinya nasihat/petuah) yang menangani pembangunan sarana air bersih dengan total dana Rp9,31 juta untuk 2 unit tempat penampungan air. Kepercayaan itu membuahkan hasil yang baik, berkat keuletan, kesabaran, dan proses tranparansi dan akuntabel yang dijunjungnya. Tidak hanya cukup sampai di situ, pada T.A. 2010 Bapak Djuma kembali dipercaya oleh masyarakat Lorong 25 untuk menjadi ketua KSM FATNIM II, dengan kegiatan pembangunan sarana jalan rabat beton.

Satu hal menarik yang saya pelajari selaku Faskel Teknik saat mendampingi kelurahan tersebut, khususnya Lorong 25 ini, beranjak dari pengalaman tahun sebelumnya Bapak Djuma berusaha keras menjaga kepercayaan itu. Kegiatan Sarana Air Bersih (pipanisasi, hidran umum dan profil tank T.A 2011) KSM Fatnim II begitu profesional dalam mengatur organisasinya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai kepada pertanggungjawabannya. Bapak Djuma menjalankan langkah demi langkah sesuai dengan prosedur program PNPM Mandiri Perkotaan yang sebenarnya. Setiap anggota KSM baik sekretaris, bendahara, pelaksana, dan lain-lain, semua menjalan tupoksi sesuai dengan perannya. Bukan hanya dari segi tupoksi pengaturan struktur organisasi KSM yang Bapak Djuma ketuai, tapi juga dari segi pengawasan. Tiap proses pekerjaan, Bapak Djuma selalu mempunyai inisiatif untuk bertanya, memanggil UPL, BKM, dan Faskel guna melihat (menilai) bagaimana pekerjaan mereka. Apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Sampai kepada tahap pertanggungjawaban, Bapak Djuma mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di Lorong 25 ini dengan transparan, akuntabel—lewat papan kegiatan, LPD yang ditempel di papan informasi, dan LPJ. Dan, yang tidak kalah menariknya, yaitu mutu dan kualitas dari sarana jalan rabat beton itu. Jalan sepanjang 157 meter dan lebar 2,75 meter ini begitu kokoh dan rapi. Sampai-sampai, semua yang melihat jalan itu terkagum-kagum. Lihat saja saat proses pengerjaan pihak pemerintah kelurahan, Kepala PU kota Tual mengacungkan jempol melihat jalan begitu baik dapat terselesaikan, hanya dengan nilai BLM sebesar Rp47,38 juta ditambah swadaya sebesar Rp18.955.000. Beranjak dari keberhasilan itu pada T.A. 2011 ini Bapak Djuma dipercayakan kembali untuk bertanggung jawab lagi mengolah KSM Melati dengan pekerjaan pipa dan hidran umum, yang disambungkan ke tempat-tempat penampungan air pada tahun anggaran sebelumnya. Sebenarnya Bapak Djuma sudah menolak, dengan tujuan memberikan kesempatan pembelajaran kepada yang lain. Namun, masyarakat di Lorong 25 ini mungkin sudah jatuh hati dengan bapak bermatapencaharian pemotong daging—jika ada panggilan-panggilan hajatan; dan buruh kapal saat kapal penumpang masuk ke Kota Tual ini. Sampai-sampai mereka begitu tegas mempertahankan Bapak Djuma. Setiap tahun dari pengalamannya Bapak Djuma belajar sesuatu dan kemudian diterapkan di tahun-tahun berikutnya. Jika dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sudah begitu baik, pada kegiatan T.A. 2011 ini Bapak Djuma mulai mencoba belajar dengan apa yang sering kita sebut Operasional dan Pemeliharaan (O&P). Saat pekerjaan ini pun saya ikut belajar, guna memantapkan kesanggupan Tim O&P, program kerjanya dan aturan-aturan mainnya. Bapak Djuma selaku ketua KSM langsung turun tangan ke setiap penerima-penerima manfaat untuk mengadakan rapat pembentukan tim O&P ini dan menyepakati rencana-rencana kerjanya ke depan. Bukan hanya untuk kegiatan di T.A. 2011 ini, kegiatan-kegiatan sebelumnya juga ditinjau ulang rencana kerjanya dan disepakati lagi. Tidak heran bahwa beberapa ketua-ketua KSM dari kelurahan lain meminta pendapat dari Bapak Djuma Kabalmay. Begitu banyak perubahan yang mampu Bapak Djuma lakukan dari proses pembelajarannya di Program PNPM Mandiri Perktoaan ini. Tidak akan menjadi hal yang sulit jika kita mau mulai dari diri kita sendiri. Bapak Djuma tidak pernah memprioritaskan kepentingannya sendiri, tapi selalu melihat kepentingan masyarakat miskin di sekitarnya. Ingat sebuah kata bijak: “Pemberian terbaik adalah pemberian yang berawal dari dirimu sendiri. Mungkin inikah arti sebenarnya dari “Hidup Berkelimpahan?” “Hidup dengan RASA CUKUP dan masih dapat MEMBERI BAGI ORANG LAIN”. (Maluku) Editor: Meizal Latupono/Nina K. Wijaya

Peresmian Kegiatan PNPM-MP Tahun 2011 ( Tambatan Perahu dan Sarana Pendukung ) oleh waikota Tual dan Dihadiri : 1. Walikota Tual 2. Sekda Kota Tual 3. Kepala Dinas Kota Tual 4. Kepala Badan Kota Tual 5. Kepala BANK BNI 6. Kepala Perusahan Maritim Timur Jaya 7. Kepala Pertamina 8. Kepala PLN 9. Kepala Telkom Semoga menjadi awal kemitraan LKM dengan Pemerintah Kota, BUMN dan Pihak Swasta

Penyerahan Dana BLM APBD 2010 dan APBN 2012 Oleh Walikota Tual

Arah Pembangunan LKM Kelurahan/Desa Ke Depan

ARAH PEMBANGUNAN LKM KELURAHAN/DESA KE DEPAN Tual, 29 Sept 2011 Oleh : Meizal Latupono, ST Askot INFRA PNPM-MP Tual OSP 9 Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau LKM merupakan sebuah nama generik yang mencerminkan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat pada kelurahan/desa yang di dalamnya terdapat orang-orang yang dipilih berdasarkan sebuah penilaian kriteria kemanusian yang mengedepankan nilai-nilai universal. Kepemimpinan kolektif yang merupakan arah demokrasi dari LKM itu sendiri dimaksudkan agar dalam proses pengambilan keputusan yang lebih adil dan bijaksana sehingga harapannya dapat menjadi sebuah keputusan yang tepat sasaran. Dengan demikian LKM merupakan alternatif bagi warga masyarakat, sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan seperti yang di butuhkan oleh masyarakat. Kerannya LKM sebagai dewan kolektif adalah milik bersama selurah msayarakat yang ada kelurahan/ desa. Seiring berjalannya waktu, tidak terasa sudah 3 tahun LKM di desa tual terbentuk semenjak bulan juli tahun 2009 dengan 29 desa/kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan, dengan total anggota LKM sekitar 315 orang anggota LKM. Tentu periode 3 tahun yang sudah mereka lalui sering timbul pertanyaan di benak mereka, Kemana arah LKM kedepan ? atau juga timbul pertanyaan yang lebih kritis Bagaimana nasib LKM pasca 2014 ?. Tentu pertanyaan tersebut dapat di jawab dengan menggunakan Alur Intervensi Program dimana LKM di siapkan agar dapat bermitra dengan Pemda dalam membangun sebuah chaneling Program. Namun agar itu dapat tercapai bukan perkara mudah, tapi dibutuhkan sebuah tindakan yang komprehensip dari semua pihak, baik LKM itu sendiri, Konsultan Pendamping, Pihak Peduli dan Pemerintah Kota yang ada di wilayah tersebut. Proses membangun LKM yang kuat haruslah di awali dengan sebuah komitmen kuat dari semua pihak dan dibutuhkan sebuah Pondasi yang akan menopang komitmen tersebut yaitu Transparasi dan Akuntabilitas. Dua hal ini yang menjadi landasan sebuah LKM yang akan berdaya dan di harapkan dapat mandiri. Selain itu juga butuh pengelolaan administrasi secara benar dan teratur agar dapat menjadi daya magnet bagi pihak luar yang akan bermitra dengan LKM. Seperti kita ketahui bahwa salah syarat agar LKM dapat bermitra dengan pihak lain adalah : a. Mempunyai PJM Pronangkis yang up to date berbasis kebutuhan masyarakat. b. Program kegiatan BKM secara rutin dan berkala diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi minimal di (lima) tempat strategis c. Pengelolaan pengaduan masyarakat dapat berjalan d. UPK telah melakukan pembukuan dengan benar e. BKM telah melakukan audit independen, minimal 1 kali dalam satu tahun f. BKM telah melakukan pertanggungjawaban kepemimpinannya kepada warga melalui rembug warga kelurahan minimal satu kali dalam satu tahun Enam poin di atas dapat menjadi tolak ukur LKM tersebuat dapat dikatakan berdaya dan harapannya dapat di persiapkan menjadi LKM yang Mandiri. Salah satu faktor terwujudnya LKM berdaya adalah keseriusan dalam Proses pendampingan dari konsultan pendamping di lapangan dalam melalakukan proses transformasi ilmu yang dapat menjadi bekal bagi LKM itu sendiri dan juga metode pembelajaran yang di lakukan adalah Pembelajran Orang Dewasa ( POD ) dimana kita dapat lebih menghargai dan memperlakukan mereka sama dan sederajat dengan kita bukan memperlakukan mereka seperti

guru terhadap muridnya. Kemudian dapat juga dengan mengaktifkan/membentuk kembali forum koordinasi LKM baik di tingkat Desa atau di tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Kota sebagai wadah sering dan berbagai pengalaman antar sesama motor penggerak penggulangan kemiskinan untuk mempersiapkan kemandirian LKM. LKM yang mandiri diharapkan : 1. Mampu menerapkan Tri-Daya (ling-kungan, sosial, & ekonomi) melalui penguatan peran dan fungsi UPL, UPS, UPK agar dapat menangani berbagai inisiatif program penang-gulangan kemiskinan & pembangunan perumahan permukiman di wilayahnya. 2. Mampu menggalang terjadinya kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, antara : Pemerintah daerah – Masyarakat – yang didukung oleh Kelompok Peduli setempat, yang ditunjukkan dengan keberhasilan memobilisasi sumber daya lokal, baik dalam penyusunan rencana, mengintegrasikan berbagai program pembangunan & program perumahan permukimannya. 3. Mampu mengakses potensi sumber daya yang ada di sekitarnya maupun sumber daya dari luar guna kemanfaatan optimal bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Untuk mencapai harapan di atas, tentunya di perlukan strategi-strategi khusus oleh konsultan pendamping dimana setelah penguatan di Tingkatan LKM langkah selanjutnya adalah menguatkan di tataran pemerintah kota melalui Siklus Kota. Peran siklus kota sangat sentral dalam mempersiapkan LKM ke tingkatan Kemandirian. Dimana Pemda sebagai aktor kunci dalam hal ini harus berperan aktif memberikan stumulan program berupa Sinergitas PJM pronangkis Desa/Kelurahan dengan Program yang ada di Dinas atau instansi terkait. Respon yang cukup baik di tunjukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam mambangun LKM ke arah kemandirian dengan dilaksanakannya “Koordinasi Bersama TKPKD, SKPD, PNPM-MP, LKM“ Senin, 28 September 2011 berlokasi di Ruang Kantor Wakil Walikota Tual dalam rangka menyatukan Visi dan Misi Penggulangan Kemiskinan ke depan. Keikut sertaanLKM dalam Forum Koordinasi ini sebagai bukti bahwa Pemda sangat peduli terhadap LKM nya yang merupakan wadah representatif dari Masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan. seperti yang disampaikan oleh Bpk. Walikota Tual adalah arah pembangunan 2 tahun kedepan adalah berbasis penanggulangan kemiskian dan PNPM-MP akan menjadi katalisator dalam encapai tujuan tersebut. Selain itu juga dalam rapat tersebut muncul komitmen pemerintah daerah untuk lebih mengkatifkan LKM dalam proses Monitoring dan Evaluasi terhadap beberapa program yang akan masuk ke wilayahnya, LKM juga diharapkan dapat menjembatani beberapa program dari SKPD terkait khususnya Penaggulangan Kemiskinan di wilayahnya. Seperti yang di ungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Bahwa pada dasarnya salah satu titik lemah program dari Dinas Pertanian adalah Kurangnya Kontrol dari Pihaknya dalam berbagai program pertanian yang masuk di Desa/kelurahan sehingga menyebabkan program tersebut hanya berjalan sesaat. Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Dinas PU, Bahwa Program yang di laksanakan oleh PNPM-MP melalui LKM kalau di tinjau dari segi Mutu dan Kualitas tidak berbeda dengan apa yang di laksanakan oleh kontraktor bahkan untuk beberapa lokasi, Hasil yang di buat oleh KSM melalui pengawasan LKM cukup memuaskan karena pada prinsipnya Masyarakat melalui KSM yang melaksanakan dan mengawasi pekerjaan tersebut sehingga terjadi Kontrol bersama. Senada dengan itu salah satu pesan penting juga di sampaikan oleh Bpk. Wakil Walikota Tual, Bahwa pada dasarnya semua SKPD harus memasukan usulan programnya khususnya berbasis penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD yang kemudian akan menjadi salah satu dasar penentuan Prioritas kegiatan oleh LKM yang mengacu kepada sumber pendanaan. Sungguh Srating Point yang baik dalam membangun sebuah LKM yang Mandiri Kedepan, karena sudah nampak kepedulian Pemerintah Daerah akan LKM nya. Pada dasarnya LKM bukan Milik Program PNPM-MP tapi milik Pemerintah Daerah dan semua warga masayarakat. LKM juga di harapkan dapat menjadi Aset Daerah dan dapat menjadi Lembaga Binaan Pemerintah Daerah yang kemudian di harapkan dapat menjadi mitra Pemda ke depan sehingga pertanyaan di atas Bagaimana nasib LKM pasca 2014 dan Kemana arah LKM kedepan ? Trimakasih. Kita Peduli Kita Atasi